BAB II
ISI
A. Aliran pendapatan dan syarat keseimbangan
1.
Aliran pendapatan dan pengeluaran
Perekonomian tiga
sektor diartikan sebagai
perekonomian yang terdiri dari sektor
rumah tangga, perusahaan
dan pemerintah. Dalam perekonomian tiga sektor
kegiatan perdagangan luar
negeri (ekspo rimpor) masih
diabaikan. Oleh karena itu
perekonomian tiga sektor dinamakan perekonomian
tertutup.
Campur tangan pemerintah dalam perekonomian
akan menimbulkan tiga jenis aliran baru dalam sirkulasi aliran pendapatan.
Ketiga jenis aliran yang baru tersebut adalah:
a.
Pembayaran pajak oleh rumah tangga dan
perusahaan kepada pemerintah. Pembayaran pajak tersebut menimbulkan pendapatan
kepada pihak pemerintah. Ia merupakan sumber pendapatan pemerintah yang terutama.
b.
Aliran baru yang kedua adalah pengeluaran
dari sektor pemerintah ke sektor perusahaan. Aliran ini menggambarkan nilai
pengeluaran pemerintah ke atas barang-barang dan jasa-jasa yang diproduksikan
oleh sektor perusahaan.
c.
Aliran yang ketiga adalah aliran pendapatan
dari sektor pemerintah ke sektor rumah tangga. Aliran itu timbul sebagai akibat
dari pembayaran ke atas konsumsi faktor-faktor produksi yang dimiliki sektor
rumah tangga oleh pemerintah.[1]
Dengan adanya tiga aliran tersebut corak aliran pendapatan dalam
perekonomian tertutup adalah seperti yang ditunjukkan oleh gambar berikut.
Dari gambar itu dapat dilihat bahwa dalam suatu perekonomian tertutup
ciri-ciri pokok dari aliran-aliran pendapatan dan pengeluarannya adalah sebagai
berikut:
a.
Pembayaran
oleh sektor perusahaan sekarang dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:
pembayaran kepada sektor rumah tangga sebagai pendapatan kepada faktor-faktor
produksi, dan pembayaran pajak pendapatan perusahaan kepada
pemerintah.
b. Pendapatan yang diterima rumah tangga sekarang berasal dari dua sumber:
dari pembayaran gaji dan upah, sewa, bunga, dan untung oleh perusahaan, dan
dari pembayaran gaji dan upah oleh pemerintah.
c. Pemerintah menerima pendapatan berupa pajak dari perusahaan dan rumah
tangga. Pendapatan tersebut akan digunakan untuk membayar gaji dan upah
pegawai-pegawai dan untuk membeli barang-barang dan jasa-jasa.
d. Pendapatan yang diterima rumah tangga (Y) akan digunakan untuk memenuhi
tiga kebutuhan: membayar dan membiayai pengeluaran konsumsi (C), disimpan
sebagai tanbungan (S), dan membayar pajak pendapatan rumah tangga (T). Dalam
persamaan: Y = C + S + T.
e. Dalam gambaran tersebut tetap dimisalkan bahwa tabun gan rumah tangga
dipinjamkan oleh lembaga-lembaga keuangan kepada para pengusaha yang menanam
modal.
f.
Pengeluaran agregat (AE) telah menjadi
bertambah banyak jenisnya, yaitu disamping pengeluaran konsumsi (C) dan
investasi (I), sekarang termasuk pula pengeluaran pemerintah (G). Dalam
persamaan AE = C + I + G.[2]
2.
Syarat
keseimbangan
Dalam perekonomian yang tidak melakukan perdagangan luar negeri,
penawaran agregat adalah sama dengan pendapatan nasionalnya (Y), yaitu sama
dengan nilai barang dan jasa yang diproduksikan dalam perekonomian dalam suatu
periode tertentu. Pengeluaran agregat, atau pengeluaran yang dilakukan oleh
berbagai pihak dalam perekonomian tersebut, meliputi tiga jenis perbelanjaan:
konsumsi rumah tangga (C), investasi perusahaan (I), dan pengeluaran pemerintah
membeli barang dan jasa (G). Dengan demikian keadaan yang menciptakan
keseimbangan dalam perekonomian tiga sector adalah: penawaran agregat:
pengeluaran agregat (Y = AE), atau Y = C + I +
G.
Kegiatan sektor perusahaan
untuk memproduksi barang dan jasa akan mewujudkan aliran pendapatan ke sektor
rumah tangga (gaji dan upah, sewa, bunga, dan keuntungan) dan aliran ini sama
nilainya dengan pendapata nasional (Y). dengan demikian, Berdasarkan kepada
aliran pendapatan yang wujud dalam perekonomian tiga sektor,
berlaku kesamaan berikut:
Y = C + S + T
Keseimbangan pendapatan nasional berlaku kesamaan berikut:
C + I + G = C + S + T
Apabila C dikurangi dari setiap ruas maka:
I + G = S + T
Dalam perekonomian tiga sektor I dan G
adalah suntikan kedalam sirkulasi aliran pendapatan, sedangkan S dan T adalah
kebocoran. Dengan demikian, dalam perekonomian tiga sector juga berlaku
keadaan: suntikan=bocoran. Sebagai kesimpulan dapatlah dirumuskan bahwa dalam
perekonomian tiga sektor yang mencapai keseimbangan akan
berlaku keadaan yang berikut:
a.
Y =
C + I + G
b. I + G = S + T[3]
B. Jenis-jenis pajak
1.
Pajak
langsung dan tidak langsung
a.
Pajak
langsung
Pajak langsung
berarti jenis pungutan pemerintah yang secara langsung dikumpulkan dari pihak
yang wajib membayar pajak. Setiap individu
yang bekerja dan perusahaan yangmenjalankan kegiatan dan memperoleh keuntungan
wajib membayar pajak. Pajak yang dipungut dan dikenakan keatas pendapatan
mereka dinamakan pajak langsung, yaitu pajak yang secara
langsung dipungut dari orang yang berkewajiban untuk membayar pajak.
b.
Pajak
tidak langsung
Pajak tidak
langsung adalah pajak yang bebannya dapat dipindah-pindahkan kepada pihak lain.
Salah satu jenis pajak tak langsung yang penting adalah pajak impor. Biasanya,
pada akhirnya yang akan menanggung beban pajak tersebut adalah para konsumen.
Yang mula-mula membayar pajak adalah perusahaan-perusahaan yang mengimpor
barang. Akan tetapi, pada waktu menjual barang impor tersebut, pengimpor
akan menambahkan pajak impor yang dibayarnya dalam menentukan harga
penjualannya. Dengan demikian keuntungannya tidak berkurang. Pada akhirnya,
para pembeli yang akan membayar pajak, yaitu dalam bentuk harga yang lebih tinggi.
Contoh lain dari pajak tidak langsung adalah pajak penjualan. Pajak ini
biasanya ditambahkan keharga penjualan yang ditentukan oleh pedagang-pedagang.
Oleh sebab itu pajak penjualan berkecenderungan akan mengakibatkan kenaikan harga.[4]
2.
Bentuk-bentuk
pajak pendapatan
a.
Pajak
regresif
Sistem pajak
yang persentasi pungutan pajaknya menurun apabila pendapatan yang dikenakan
pajak menjadi bertambah tinggi dinamakan pajak
regresif. Dalam sistem ini, pada pendapatn rendah, pajak yang dipungut meliputi
bagian yang tinggi dari pendapatan tersebut. Tetapi, semakain
tinggi pendapatan semakin kecil persentasi pajak itu dibandingkan dengan
keseluruhan pendapatan. Nilai pajak yang sama besarnya tanpa memperhatikan
pendapatan seseorang dapat digolongkon sebagai pajak regresif. Pajak impor dan
pajak penjualan dapat digolongkan sebagai pajak regresif, yaitu kepada orang
kaya pajak tersebut merupakan sebagian kecil dari pendapatannya. Tetapi untuk
golongan miskin, yang meliputi persentasi yang lebih besar kepada
pendapatannya. Pembayaran fiskal untuk orang yang bepergian keluar negeri
merupakn contoh lain dari paja regresif.
b.
Pajak
proporsioanal
Persentasi
pungutan pajak yang tetap besarnya pada berbagai tingkat pendapatan, yaitu dari
pendapatan yang sangat rendah kepada yang sangat tinggi, dinamakan pajak
proporsional. Daam sistem pajak seperti ini tidak dibedakan diantara penduduk yang kaya atau yang miskin dan diantara perusahaan
besar dan perusahaan kecil. Mereka harus membayar pajak menurut persentasi yang
tetap. Walau bagaimanapun, dalam nilai nominalnya, makin tinggi pendapatan atua
kekayaan, makin tinggi pula jumlah pajak yang akan dibayar. Dibanyak negara,
sistem pajak ini digunakan dalam memungut pajak pendapatan (keuntungan)
perusahaan-perusahaan yang berbentuk perseroan.
c.
Pajak
progresif
Sistem pajak
yang persentasinya bertambah apabila pendapatan semakin meningkat dinamakan
pajak progrsif. Berikut adalah satu contoh hipotesis dari pajak progresif.
|
Pendapatan yang dipajak
|
Presentasi pajak
|
|
Sampai Rp 500 ribu
|
2%
|
|
Rp 501 ribu - Rp 2 juta
|
4%
|
|
Rp 2.001 juta - Rp 5 juta
|
10%
|
|
Lebih Rp 5 juta
|
20%
|
Pajak progresif menyebabkan pertambahan nominal pajak yang dibayar
akan menjadi semakin cepat apabila pendapatan semakin tinggi. Diberbagai negara
sistem pajak progresif digunakan untuk memungut pajak pendapatan orang-orang
yang bekerja makan gaji. Tujuan utamanya untuk memperoleh pendapatan pajak yang
lebih banyak. Disamping itu sistem itu bertujuan untuk lebih meratakan
pendapatan.[5]
C. Efek pajak ke konsumsi dan tabungan
Sebagai
akibat adanya pajak, dalam perekonomian tiga sektor pendapatan disposebel telah
menjadi lebih kecil dari pendapatan nasional. Dalam perekonomian yang telah
mengenakan pajak, perhitungan diantara
pendapatan disposebel dan pendapatan nasional dapat dinyatakan
secara persamaan berikut
Yd
= Y - T
Yaitu,
pendapatan disposebel (Yd )
adalah sama dengan pendapatan nasional (Y) dikurangi oleh pajak (T).
Penurunan
pendapatan disposebel akan mengurangi konsumsi dan tabungan rumah tangga. Hal
ini disebabkan karena pajak yang dibayarkannya mengurangi kemampuannya untuk
melakukan pengeluaran konsumsi dan menabung. Berdasarkan kepada sifat pengaruh
pajak kepada pendapatan disposebel, pengeluaran konsumsi dan tabungan, secara
umum dapat dirumuskan:
1)
Pajak
yang dipungut akan mengurangi pendapatan disposebel sebanyak pajak yang
dipungut tersebut. Dalam persamaan: Yd
= Y-T
2)
Penurunan
pendapatan disposebel menyebabkan pengeluaran konsumsi dan tabungan rumah
tangga akan berkurang pada berbagai tingkat pendapatan.[6]
PAJAK KONSUMSI DAN TABUNGAN
CONTOH ANGKA
Tabel 2.1
|
Y
|
T
|
Yd
|
C
|
S
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
Bagian1: T =0
|
|
|||
|
0
|
0
|
0
|
90
|
-90
|
|
240
|
0
|
240
|
270
|
-30
|
|
480
|
0
|
480
|
450
|
30
|
|
720
|
0
|
720
|
630
|
90
|
|
960
|
0
|
960
|
810
|
150
|
|
1200
|
0
|
1200
|
990
|
210
|
|
1440
|
0
|
1440
|
1070
|
270
|
|
Bagian 2: T = 40
|
|
|||
|
0
|
40
|
-40
|
60
|
-100
|
|
240
|
40
|
200
|
240
|
-40
|
|
480
|
40
|
440
|
420
|
20
|
|
720
|
40
|
680
|
600
|
80
|
|
960
|
40
|
920
|
780
|
140
|
|
1200
|
40
|
1160
|
960
|
200
|
|
1440
|
40
|
1400
|
1040
|
280
|
Dalam tabel 2.1 ditunjukkan satu contoh
yang menunjukkan akibat dari pungutan pajak terhadap konsumsi dan pendapatan. Berbagai
tingkat pendapatan nasional (Y) ditunjukkan dalam kolom 1, dan pajak (T dari
taxes) ditunjukkan dalam kolom 2, pendapatan disposebel (Yd) yang
dihitung dengan menggunakan formula Yd = Y – T ditunjukkan dalam
kolom 3. Kolom 4 dan 5 menunjukkan konsumsi rumah tangga (C)-yang dihitung
dengan formula; C = a + bYd dan tabungan rumah tangga (S)-yang
dihitung dengan formula; S = -a+ (1 – b)Yd. Tabel 2.1 dibagi kepada
dua bagian ; dalam bagian I dimisalkan pajak belum dipungut (T = 0). Dan dalam
bagian 2 dimisalkan pemerintah memungut pajak sebanyak 40 triliun (T = 40).
Permisalan yang digunakan angka-angka dalam
Bagian I diperoleh dari memisalkan fungsi konsumsi dan tabungan rumah tangga
adalah sebagai berikut:
1) C = 90 + 0,75Y, atau C = 90 + 75Yd
2) S = = -90 + 0,25Y atau S = -90 + 0,25Yd
Keadaan sebelum adanya pajak:
1) Pada ketika pendapatan nasional adalah nol (Y = 0) konsumsi rumah tangga
adalah sebanyak 90 triliun
2) Dimisalkan pendapatan nasional (lihat kolom 1) selalu mengalami kenaikan
sebanyak Rp 240 triliun, yaitu dari 0 menjadi Rp 240 triliun, kemudian menjadi
480 triliun dan seterusnya. Maka ΔY = ΔYd = 240.
3) Kenaikan pendapatan akan
mengakibatkan kenaikan konsumsi dan tabungan. Hubungannya dapat dinyatakan
dengan formula:
-
ΔC = MPC x ΔYd
-
ΔS = MPS x ΔYd
Dengan demikian, apabila aY = 240, maka ΔC= 0,75 x 240 = 180. Konsumsi rumah tangga selalu naik Rp 180 triliun.
Perubahan tabungan (ΔS) adalah ΔS = 0,25 x 240 = 60. Berarti tabungan rumah
tangga selalu bertambah Rp 60 triliun. Pertambahan tabungan ini dapat dihitung
dengan persamaan ΔS = ΔYd - ΔC, dan perhitungannya akan menghailkan nilai yang sama.
Keadaan setelah pemungutan pajak:
1) Sebagai akibat pajak, Y tidak sama lagi dengan Yd, perkaitan
diantara kedua variable itu sekarang menjadi Yd = Y – T.
2) Persamaan C = a + bYd menggambarkan sikap rumah tangga dalam
melakukan konsumsi. Ia tetap sama dalam semua keadaan, yaitu apakah ada pajak
atau tidak ada pajak, kelakuan rumah tangga dalam berbelanja ditentukan oleh
persamaan tersebut; maka , dalam menentukan nilai C; dalam kolom 2 digunakan
persamaan C = 90 + 0,75Yd. Seterusnyanilai tabungan dihitung dengan
menggunakan formula S = Yd – C.[7]
D. Pengeluaran pemerintah
Pajak yang diterima
pemerintah akan digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan pemerintah. Di negara-negara
yang sudah sangat maju, Pajak adalah sumber utama dari pembelanjaan pemerintah,
sebagian dari pengeluaran pemerintah adalah untuk membiayai administrasi
pemerintahan dan untuk membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan, membayar gaji
pegawai-pegawai pemerintah, membiayai sistem pendidikan dan kesehatan rakyat,
membiayai pembelanjaan untuk angkatan bersenjata dan membiayai berbagai jenis
infrastruktur yang penting artinya dalam pembangunan adalah beberapa bidang
penting yang akan dibiayai pemerintah
1.
Penentu-penentu
pengeluaran pemerintah
a.
Proyeksi
jumlah pajak yang diterima
Salah satu
faktor penting yang menentukan besarnya pemerintah adalah jumlah pajak yang
diramalkan. Dalam menyusun anggaran belanjanya pemerintah harus terlebih dahulu
membuat proyeksi mengenai jumlah pajak yang akan diterimanya. Makin banyak
jumlah pajak yang dapat dikumpulkan, makin banyak pula perbelanjaan pemerintah yang akan
dilakukan.
b.
Tujuan-tujuan
ekonomi yang ingin dicapai
Faktor yang
lebih penting dalam penentuan pengeluaran pemerintah adalah tujuan-tujuan
ekonomi yang ingin dicapai pemerintah. Pemerintah penting sekali perananya
dalam perekonomian. Kegiatannya dapat memanipulasi/mengatur kegiatan ekonomi
kearah yang diinginkan. Beberapa
tujuan penting dari kegiatan pemerintah adalah mengatasi masalah pengangguran,
menghindari inflasi dan mempercepat pembangunan ekonomi dalam jangaka panjang.
Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut seringkali pemerintah
membelanjakan uang yang jauh lebih besar dari pendapatan yang diperoleh dari
pajak. Untuk mengatasi pengangguran dan pertumbuhan ekonomi yang lambat, misalnya,
pemerintah perlu membiayai pembangunan infrastruktur-irigasi, jalan-jalan,
pelabuhan-dan mengembangkan pendidikan. Usaha seperti itu memerlukan banyak
uang, dan pendapatan dari pajak saja tidak cukup untuk membiayainya. Maka untuk
memperoleh dana yang diperlukan pemerintah terpaksa meminjam atau mencetak uang
c.
Pertimbangan
politik dan keamanan
Pertimbangan-pertimbangan
politik dan kestabilan negara selalu menjadi salah satu tujuan penting dalam
menyusun anggaran belanja pemerintah. Kekacaun politik, perselisihan diantara
berbagai golongan masyarakat dan daerah sering berlaku diberbagai negara di
dunia. Keadaan seperti itu akan menyebabkan kenaikan perbelanjaan pemerintah
yang sangat besar, terutama apabila operasi militer perlu dilakukan. Ancaman
kestabilan dari negara luar juga dapat
menimbulkan kenaikan yang besar dalam pengeluaran ketentaraan dan akan memaksa
pemerintah membelanjakan uang yang jauh lebih besar dari pendapatan
pajak.[8]
E. Keseimbangan dalam Ekonomi Tiga
Sektor
1.
Pajak
tetap dan keseimbangan pendapatan
Untuk menerangkan keseimbangan pendapatan nasional dalam
perekonomian di mana sistem pajaknya adalah pajak tetap, digunakan
permisalan-permisalan di bawah ini :
a.
Jumlah
pajak dan sifat hubungan di antara pendapatan nasional, konsumsi dan tabungan
adalah seperti dalam bagian 2, tabel 2.1. dengan
demikian fungsi konsumsi adalah C = 60 + 0,75Y
(fungsi konsumsi sesudah pajak) dan fungsi tabungan adalah S = -100 + 0,25Y.
Pajak adalah T = 40.
b.
Investasi
sektor perusahaan adalah I = 120 (triliun rupiah) dan pengeluaran pemerintah
adalah G = 60
(triliun rupiah) [9]
2.
Keseimbangan
secara grafik
Gambaran secara
grafik dapat dibedakan kepada dua pendekatan yaitu:
a.
Pendekatan
penawaran agregat-pengeluaran agregat (Y = AE)
b.
Pendekatan
suntikan-bocoran (J = W)
Dengan
menggunakan pendekatan penawaran agregat-pengeluaran agregat, keseimbangan
pendapatan nasional dicapai apabila
fungsi pengeluaran agregat C + I + G memotong garis 45-derajat (garis Y = AE).
Perpotongan kedua dua garis tersebut menggambarkan keseimbangan perekonomian
dimana: Y = C + I + G. Dalam pendekatan-bocoran, keseimbangan tercapai pada perpotongan
fungsi suntikan (I + G) dan fungsi bocoran (S + T)[10]
F. Multiplier dalam perekonomian tiga
sektor
1. Multiplier Investasi[11]
Untuk menghitung nilai multiplier investasi, dimisalkan nilai investasi
bertambah dari I menjadi I1 dan pertambahannya adalah ΔI.
a. Sistem pajak tetap. Dalam perekonomian bersistem pajak tetap, keseimbangan
pendapatan nasional yang asal adalah :
Y = C + I + G
Y = a + bYd + I + G
Y = a + b(Y- T) + I + G
Y = a + bY - bT + I + G
Y – bY = a - bTx + I + G
Y =
(a – bTx + I + ΔI + G)
Pertambahan investasi sebanyak ΔI ( dari I menjadi I1) menyebabkan
pendapatan nasional meningkat menjadi Y1, dan nilainya dapat
dihitung dengan menggunakan persamaan berikut:
Y1 = C + I + G
Y1 = a + bYd + I + G
Y1 = a + b(Y1 - T) + I + G
Y1 = a + bY1 - bT + I + G
Y1 – bY1 = a - bTx + I + G
Y1 =
(a – bTx + I + ΔI + G)
Perhitungan di atas menunjukkan pertambahan investasi sebesar ΔI akan menambah pendapatan nasional dari
Y =
(a - bTx + I + G)
Menjadi,
Y =
(a – bTx + I + ΔI + G)
Dengan demikian proses multiplier menambah pendapatan nasional sebesar
seperti yang dinyatakan persamaan berikut:
ΔY = Y1 – Y =
ΔI
Dari persamaan ini dapat disimpulkan bahwa dalam perekonomian tiga
sector dengan pajak tetap, pertambahan investasi sebanyak ΔI akan menambahkan pendapatan nasional sebanyak (
) kali pertambahan investasi.
Dengan demikian nilai multiplier, yaitu ΔY/ΔI, adalah :
Multiplier Investasi (pajak tetap) =
b. Sistem pajak proporsional
Multiplier Investasi (pajak proporsional) =
=
2. Multiplier pemerintah[12]
a. Sistem pajak tetap. Dalam perekonomian yang menggunakan system pajak
tetap, nilai multiplier pengeluaran pemerintah adalah
dan kenaikan pendapatan nasional
(ΔY) dapat dihitung dengan persamaan:
ΔY =
ΔG
b. Sistem pajak proporsional. Dalam perekonomian yang menggunakan system
pajak proporsional, nilai multiplier pengeluaran pemerintah adalah
dan kenaikan pendapatan nasional ΔY dapat dihitung dengan menggunakan persamaan:
ΔY =
ΔG
3. Multiplier pajak[13]
a. Sistem pajak tetap
Mt =
=
b. Sistem pajak proporsional
ΔY =
(bΔT) Atau, ΔY=
G. Masalah makro
ekonomi dan kebijakan fiskal
Kebijakan
fiskal adalah langkah-langkah pemerintah untuk membuat perubahan-perubahan
dalam sistem pajak atau dalam perbelanjaannnya dengan maksud untuk mengatasi
masalah-masalah ekonomi yang dihadapi.
Dalam
usaha untuk menunjukan konsumsi kebijakan fiskal dalam mengatasi masalah
ekonomi yang dihadapi, bagian ini akan menerangkan dua hal berikut :
a.
Menunjukan
bentuk masalah yang mungkin dihadapi dalam perekonomian
b.
Menerangkan
bentuk langkah kebijakan fiskal dalam mengatasi masalah ekonomi yang dihadapi[14]
1. Masalah pengangguran dan inflasi
Tingkat kegiatan ekonomi negara yang wujud pada suatu waktu
tertentu adalah berbentuk salah satu dari tiga keadaan berikut:
a.
Mencapai
tingkat konsumsi tenaga kerja penuh
Kedaan
ini adalah keadaan yang ideal untuk setiap perekonomian, dan merupakan salah satu
tujuan penting dari menjalankan kebijakan-kebijakan ekonomi. Dalam perekonomian
yang mencapai tingkat konsumsi tenaga kerja penuh, pengeluaran agregat yang
sebenarnya wujud adalah sama dengan pengeluaran agregat yang diperlukan untuk
mencapai tingkat konsumsi tenaga penuh. AE = AEf
dimana AE adalah pengeluaran agregat sebenarnya, dan AEf adalah
pengeluaran agregat yang diperlukan untuk mencapai tingkat konsumsi tenaga
kerja penuh. Kedua fungsi pengeluaran agregat tersebut bertindih karena
konsumsi tenaga kerja penuh dicapai. Pendapatan nasional adalah Yf.
b.
Menghadapi
masalah pengangguran
Masalah
ini adalah masalah yang dihadapi oleh setiap perekonomian. Akan tetapi sampai
dimana seriusnya masalah itu berbeda dari satu negara ke negara lain. Masalah ini wujud karena
pengeluaran agregat AE adalah dibawah pengeluaran agregat yang diperlukan untuk
mencapai tingakat konsumsi tenaga kerja penuh(AEf). Pendapatan
nasional adalah Y, yaitu nilainya dibawah pendapatan nasional potensial (YF).
Garis AB dinamakan jurang deflasi. Jurang deflasi adalah jumlah kekurangan
perbelanjaan agregat yang diperlukan untuk mencapai konsumsi tenaga kerja
penuh.
c.
Menghadapi
masalah inflasi
Tingkat
kegiatan ekonomi yang melebihi tingkat konsumsi tenaga kerja penuh berlaku
inflasi. Pengeluaran agregat yang wujud
adalah melebihi kemampuan dari perekonomian itu untuk memproduksikan
barang-barang dan jasa-jasa. Kelebihan permintaan tersebut akan menimbulkan
kenaikan harga-harga. Ini dicerminkan oleh nilai Y yang lebih besar daripada Yf.
Dalam keadaan yang sebenarnya pendapatan nasional riil yang wujud tidak
dpat melebihi Yf. Maka keadaan dimana Y > Yf hanya
mungkin terjadi apabila harga-harga telah mengalami kenaikan, yang menyebabkan
sejumlah barang tertentu sekarang mempunyai nilai yang lebih tinggi daripada
sewaktu kenaikan harga-harga belum berlaku. Perbedaan diantara AE dengan AEf
dinamakan jurang inflasi, yaitu kelebihan dalam pengeluaran agregat
diatas pengeluaran agregat pada konsumsi tenaga kerja penuh yang menimbulkan
kekurangan barang dan seterusnya kenaiakan harga-harga. [15]
2. Peranan kebijakan fiskal
a.
Jurang
deflasi, jurang inflasi dan kebijakan fiskal
Dengan
menggunakan kebijakan fiskal pemerintah dapat mempengaruhi besarnya jurang
deflasi atau jurang inflasi yang wujud dalam perekonomian. Apabila terdapat
jurang deflasi tingkat kegiatan ekonomi
belum mencapai potensinya yang maksimal dan pengangguran wujud. Dalam
keadaan seperti ini pengeluaran agregat perlu dinaikkan. Kebijakan pemerinth itu
akan menaikkan tingkat kegiatan ekonomi dan menurangi pengangguran.
Langkah
yang paling mudah yang dapat dilakukan pemerintah untuk mencpai tujuan itu
adalah dengan menambah pengeluarannya. Untuk menjamin agar jurang deflasi dapat
diperkecil, pemerintah dapat pula mengurangi pajak yang dipungutnya dari para
penerima pendapatan dan perusahaan-perusahaan. Langkah-langkah yang dijalankan
pemerintah ini akan menimbulkan anggaran belanja defisit. Dengan demikian dapat
dikatakan bahwa kebijakan anggran belanja defisit adalah satu langkah
pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi depresi dan pengangguran.
Didalam
masa dimana jurang inflasi wujud,
yaitu pengeluaran agregat melebihi kemampuan perekonomian untuk memproduksikan
arang-barang dan jasa-jasa kebijakan anggaran belanja surplus perlu dilakukan .
b.
Akibat
kebijakan fiskal ke atas kegiatan ekonomi
Apabila
pemerintah secara aktif menggunakan kebijakan anggran belanjanya sebagai alat
untuk mempengaruhi tingkat kegiatan ekonomi maka:
1)
Masalah
depresi dan pengangguran
2)
Masalah
inflasi, dapat dikurangi keseriusannya
3)
Gerak
naik turun siklus perusahaan dapat diperkecil. Berarti kegiatan ekonomi negara
berjalan dengan lebih stabil. [16]
3. Kebijakan fiskal diskresioner
Kebijakan fiskal yang terutama akan digunakan pemerintah untuk mengatasi
masalah-masalah ekonomi yang sedang dihadapi dinamakan kebijakan fiskal
diskresioner atau discretionary fiscal policy. Ia dapatlah diartikan
sebagai langkah-langkah pemerintah untuk mengubah pengeluarannya atau
pemungutan pajaknya dengan untuk (i) mengurangi gerak naik turun tingkat
kegiatan ekonomi dari waktu ke waktu, dan (ii) menciptakan suatu tingkat
kegiatan ekonomi yang mencapai tingkat konsumsi tenaga kerja yang tinggi, tidak
menghadapi masalah inflasi, dan selalu mengalami pertumbuhan yang memuaskan.[17]
4. Cara mengatasi masalah makro ekonomi
Berikut adalah beberapa kebijakan yang dapat dilakukan oleh
pemerintah guna mengatasi berbagai
permasalahan ekonomi di bidang makro:
a.
Kebijakan
Fiskal
Kebijakan
fiskal merupakan kebijakan yang ditempuh pemerintah dalam perpajakan dan
pengeluaran pemerintah/anggaran untuk memengaruhi pengeluaran agregat. Contohnya
pengenaan pajak penghasilan dan pengenaan cukai rokok.
b. Kebijakan Moneter
Kebijakan
moneter merupakan kebijakan yang ditempuh pemerintah/bank sentral dalam
penawaran uang dan kebijakan suku bunga untuk memengaruhi pengeluaran agregat.
Contohnya pemerintah menerapkan jumlah uang yang beredar di masyarakat dan
peningkatan suku bunga bank.
c.
Kebijakan
segi penawaran
Kebijakan
segi penawaran adalah kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan
efisiensi perusahaan, sehingga barang dan jasa yang ditawarkan lebih banyak dan
lebih murah. Contohnya pemerintah memberikan bantuan subsidi kepada pengusaha
kecil menengah.
d.
Kebijakan
Energi
Kebijakan
energi adalah kebijakan dalam menggunakan energi seefisien dan seoptimal
mungkin yang didalamnya terdapat usaha penghematan energi. Misalnya kebijakan
konfersi minyak tanah ke gas LPG guna penghematan penggunaan bahan bakar minyak
oleh masyarakat.
e.
Kebijakan
Penetapan Harga
Kebijakan
penetapan harga adalah kebijakan dalam menentukan harga-harga pada tingkat
tertentu pada komoditas yang menguasai hajat hidup orang banyak. Contohnya
penetapan tarif dasar listrik oleh pemerintah.
f.
Kebijakan
Neraca Pembayaran
Merupakan
kebijakan yang digunakan untuk memantau keadaan neraca pembayaran guna
memengaruhi nilai tukar. Contohnya larangan impor atau kuota produk tertentu
dilakukan guna melindungi para pengusaha lokal dari serbuan produk asing.[18]
BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Perekonomian
tiga sektor diartikan
sebagai perekonomian yang terdiri
dari sektor rumah tangga,
perusahaan dan pemerintah.
Dalam perekonomian tiga
sektor kegiatan perdagangan
luar negeri (ekspo rimpor) masih diabaikan. Oleh karena
itu perekonomian tiga
sektor dinamakan
perekonomian tertutup.
Ekonomi tiga sektor
adalah perekonomian yang meliputi dalam sektor perusahaan, rumah tangga dan
pemerintah. Pajak yang dipungut pemerintah dapat dibedakan menjadi beberapa
cara. Cara yang pertama adalah membedakannya dengan cara pajak langsung dan
pajak tak langsung. Cara lain adalah pajak regresif, pajak proporsional dan
pajak progresif. Keseimbangan PN dapat ditunjukkan melalui dua pendekatan yaitu
pendekatan pengeluaran agregat, penawaran agregat dan pendekatan suntikan
bocoran. Multiplier dalam ekonomi tiga sektor dapat dibedakan kepada dua jenis
yaitu multiplier dalam sistem pajak tetap dan multiplier dalam sistem pajak
proporsional. Jenis- jenis penstabilan otomatik yang utama adalah pajak
proporsional dan pajak progresif program asuransi pengangguran. Sistem harga
minimum kebijakan fiskal diskresioner dilakukan dengan menambah pengeluaran
agregat pada waktu pengangguran mengurangi pada waktu inflasi.
DAFTAR PUSTAKA
Sadono Sukirno,
2010, Teori Pengantar Makro Ekonomi, PT
Rajawali Pers, Ed. 3,
Jakarta.
Muhammad Nur Aswar S, 2017, “Makalah
Keseimbangan Ekonomi Tiga Sektor”,
https://letting-beda-angkatan.blogspot.com/2017/02/makalah-keseimbangan-ekonomi-3-tiga.html?m=1,
diakses pada tanggal 4 Oktober 2018 pukul 16:00 WIB.
[1] Sadono Sukirno, 2010, Teori Pengantar Makro
Ekonomi, PT Rajawali Pers, Ed. 3,
Jakarta, hal. 151.
[18] Muhammad Nur Aswar S, 2017, “Makalah Keseimbangan
Ekonomi Tiga Sektor”,
https://letting-beda-angkatan.blogspot.com/2017/02/makalah-keseimbangan-ekonomi-3-tiga.html?m=1,
diakses pada tanggal 4 Oktober 2018 pukul 16:00 WIB.
Comments
Post a Comment